Liputan Rakyat Indonesia

Media Informasi Nusantara

About Editor

Liputan Rakyat Indonesia

Find Me On

Trending News

Daerah
Politik
KB PII Jawa Barat Gelar Ngopi (Ngobrol Perkara Indonesia) Silaturahmi Syawalan : Burhanudin Abdullah Ungkap ” Indonesia Ditepi Jurang Peradaban “. 01
02
Daerah
Politik
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Resmi Serahkan SK Kepengurusan DPC dan DPK Se Kab. Garut
03
Ekonomi
Hukum
KGB Gelar Audiensi Ke Komisi III DPRD Garut: Direktur PDAM berikan Klarifikasi terkait Kenaikan Biaya Administrasi pembayaran PDAM
04
Pemerintahan
Politik
HMI Garut : “Garut Butuh Kepemimpinan Selaras, Bukan Dualisme di Puncak Kekuasaan “
05
Hukum
Nasional
Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Gelar Aksi di Bandung : “Desak Panglima TNI Usut Tuntas Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus”

Kategori: Hukum

KGB Gelar Audiensi Ke Komisi III DPRD Garut: Direktur PDAM berikan Klarifikasi terkait Kenaikan Biaya Administrasi pembayaran PDAM

redaksi05 mins

 Liputan Rakyat Indonesia // Garut— Koalisi Garut Bersatu (KGB) mendatangi Komisi III  DPRD Garut untuk  mengadakan Audiensi terkait kebijakan kenaikan biaya administrasi pembayaran air pada Perumda Tirta Intan Garut (PDAM), Selasa (31/3/2026). Dalam Audiensi tersebut dihadiri oleh Komisi III DPRD , Dewan Pengawas PDAM , Direktur dan pimpinan Direksi PDAM bersama jajarannya Vendor Aplikasi pembayaran…

Baca

Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Gelar Aksi di Bandung : “Desak Panglima TNI Usut Tuntas Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus”

redaksi03 mins

Liputan Rakyat Indonesia// Bandung – Gelombang protes terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus meluas hingga ke Kota Kembang. Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menggelar aksi massa di Bandung untuk mendesak Panglima TNI bertanggung jawab penuh dan memastikan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut segera ditangkap. Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum, Muhammad…

Baca

Eksekutif dan Legislatif Tak serius Melaksanakan Tugas Konstitusionalnya : “LKPJ Tahun 2025 Minim Persiapan”

redaksi04 mins

Liputan Rakyat Indonesia// Garut, 27 Maret 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti serius minimnya tanda-tanda kesiapan Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD dalam penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, kepala daerah wajib menyampaikan…

Baca

Pencemaran limbah aliran sungai cicatur di kp. Citeureup Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora tuai sorotan : Ketua Umum Gapermas Desak  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Dan Anggota DPRD Komisi 2 Audit AMDAL Pabrik Diseputar Sungai .

redaksi06 mins

­Liputan Rakyat Indonesia//Garut- 14 / 03 / 2026 .Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Cicatur di wilayah Kp. Citeureup, Desa Talagasari Kecamatan kadungora, Kabupaten Garut menimbulkan banyak keresahan sejumlah warga sekitar di beberapa lingkungan RW ( Rukun Warga ), yang berada di kampung tersebut pada, Sabtu 14/03/2026 dengan adanya beberapa kolam ikan yang terkominasi limbah…

Baca

Audit Dinsos Garut Terkait Anggaran Pengadaan Tanah untuk Sekolah Rakyat !! : Lahan untuk Sekolah Rakyat di Sukakarya Gagal Bayar , Warga Kecewa dan Curiga Ada Permainan Harga

redaksi08 mins

Liputan Rakyat Indonesia// Garut— Harapan warga Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat justru berubah menjadi kekecewaan mendalam. Sengketa lahan yang diperuntukkan bagi program pendidikan tersebut hingga kini tak kunjung mendapatkan kepastian hukum. Padahal, menurut perwakilan pemilik tanah berinisial U, warga sejak awal telah sepakat menjual lahan mereka demi mendukung program Sekolah Rakyat…

Baca

PB PII Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Jaga Independensi dan Profesionalitas Korps Bhayangkara

redaksi03 mins

Liputan Rakyat Indonesia// JAKARTA – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyoroti wacana yang kembali bergulir terkait penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menanggapi isu tersebut, PB PII menyatakan sikap ketidaksetujuannya dan memandang bahwa langkah tersebut berpotensi mencederai amanat Reformasi serta mengganggu independensi penegakan hukum di Indonesia. Wacana untuk menempatkan Polri…

Baca

Wartawan Dilarang, Ormas Cikancung Berhadapan dengan Hukum”

redaksi04 mins

*”Wartawan Dilarang, Ormas Cikancung Berhadapan dengan Hukum”* Garut – Pernyataan oknum organisasi kemasyarakatan (Ormas) Cikancung yang melarang wartawan melakukan peliputan di desa-desa wilayah Kecamatan Cikancung menuai kecaman publik. Ketua Organisasi Pers Media Independen Online Indonesia DPD Kabupaten Garut, Kang Cecep Dedi Supriadi, menegaskan bahwa pernyataan semacam itu melanggar prinsip kemerdekaan pers dan tidak memiliki dasar…

Baca

Mahasiswa Pertanyakan Penanganan Kasus Pesta Rakyat Garut

redaksi05 mins

Liputan Rakyat Indonesia //Garut -MENOLAK LUPA Tragedi Pesta Rakyat Garut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 di Pendopo Kabupaten Garut. Pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini berakhir tragis, 3 (tiga) orang tewas akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak. Ribuan warga berdesakan di gerbang pendopo yang sempit hanya untuk mendapatkan 5.000 paket…

Baca

PD PII Garut akan Advokasi hak hak Pelajar “Siswa” dalam Kasus Sengketa Tanah Wakaf YBHM : Jangan Sampai Siswa Menjadi Korban

redaksi03 mins

Liputan Rakyat Indonesia//GARUT, Senin, 16 Januari 2026 —Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Garut mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal  kasus  sengketa tanah wakaf Yayasan Baitul Hikmah Al-Mamuni. Yang berdampak pada terganggunya proses Kegiatan Belajar Mengajar Siswa selain dari PII akan melakukan advokasi agar bisa terpenuhinya hak hak pelajar atau siswa dalam…

Baca

Kemenag Akan Tindak Lanjuti Temuan Pungli Oleh Oknum P3N : Kasi Bimas akan terbitkan Surat Edaran dan perkuat sosilisasi

redaksi05 mins

Liputan Rakyat Indonesia// Garut- DPP LSM GAPERMAS gelar Audiensi terkait banyaknya temuan biaya Nikah diluar ketentuan peraturan Perundang Undangan Temuan tersebut hampir merata d setiap desa Fenomena Banyak ditemukan di kecamatan cilawu berdasarkan temuan pungutan biaya Nikah diluar Kantor sebesar Rp. 1000.000 sampai Rp.2000.000 yang seharusnya menurut kententuan sebesar Rp.600.000 pun demikian nikah d dalam…

Baca