Revitalisasi SMA PGRI Cibatu Rp 600 Juta Diduga Dilempar ke Pihak Ketiga, Minta Dievaluasi Ulang

liputan rakyat Indonesia.com // CIBATU, GARUT – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMA PGRI Cibatu senilai *Rp 600.000.000,-* diminta untuk dievaluasi ulang.

Desakan itu muncul setelah hasil penelusuran  awak media MpG News dan http://LiputanRakyatIndonesia.com  menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Program yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), diduga sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

P2SP DIKLAIM SUDAH DISETUJUI KCD, MKKS DAN HUKUM PGRI

Penelusuran dimulai pada  Selasa, 10 November 2026*. Saat itu awak media mendatangi SMA PGRI Cibatu untuk mengkonfirmasi pelaksanaan program Revitalisasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala SMA PGRI Cibatu menyatakan bahwa P2SP sudah ada. Kepala Sekolah menyatakan:

“Sudah ada, dibuatkan selama perjalanan Bimtek. Itu sudah ada persetujuan dari KCD dan Legal PGRI dan MKKS.”

Pernyataan tersebut berarti pembentukan P2SP diklaim sudah mendapat persetujuan dari tiga lembaga, yaitu KCD Pendidikan Wilayah XI Garut, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI.

Jika klaim itu benar, maka P2SP itulah yang wajib melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai Juknis Revitalisasi 2026.

Namun hingga saat ini, pihak KCD, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI belum pernah memberikan klarifikasi terbuka, apakah benar mereka menyetujui pembentukan P2SP tersebut.

KEPSEK SEBUT BANYAK YANG MENGAKU PENGUSUNG, LALU SEBUT HASIL BABALEDOGAN

Dalam konfirmasi yang sama pada 10 November 2026, Kepala Sekolah juga menyatakan:

“Banyak yang mengaku jadi pengusung. Kalau tau begini saya ga mau ambil program ini.”

Setelah itu, Kepala Sekolah meninggalkan awak media di sekolah dengan alasan ke bank.

Pada  Rabu, 11 November 2026  awak media kembali mendatangi sekolah. Ditunggu dari pagi sampai malam, Kepala Sekolah tidak muncul.

Pada *Kamis, 12 November 2026*, awak media kembali bertemu Kepala Sekolah. Saat ditanya soal komitmen pelaksanaan program, Kepala Sekolah menjawab:

“Hasil babaledogan (lotre).”

Setelah itu, awak media kembali ditinggalkan dengan alasan tidak jelas.

PENGERJAAN DIDUGA DI PIHAK KETIGA

Dari rangkaian konfirmasi tersebut, awak media menemukan fakta yang berbanding terbalik dengan klaim P2SP yang sudah sah itu.

Program Revitalisasi yang wajib dikerjakan secara swakelola oleh P2SP, diduga *sudah diserahkan kepada pihak ketiga / pemborong

Bahkan diduga, dalam penyerahan kepada pihak ketiga tersebut, *ada uang persentase yang diberikan kepada Kepala Sekolah dengan istilah “terima kunci

Artinya, P2SP yang disebut sudah disetujui KCD, MKKS, dan Hukum PGRI itu tidak bekerja. Yang bekerja adalah pihak ketiga.

DANA SUDAH TURUN, PEKERJAAN BELUM JALAN

Hingga berita ini diterbitkan, dana Rp 600 Juta sudah masuk ke rekening sekolah. Namun pekerjaan rehabilitasi belum juga dikerjakan.

DESAKAN EVALUASI ULANG

Atas temuan tersebut, awak media mendesak:

1. KCD Pendidikan Wilayah XI Garut  untuk memberikan klarifikasi dan mengevaluasi ulang SK P2SP SMA PGRI Cibatu.
2. MKKS dan Bagian Hukum PGRI

untuk memberikan klarifikasi, apakah benar menyetujui pembentukan P2SP tersebut.
3.  Inspektorat Provinsi Jawa Barat  untuk melakukan audit menyeluruh.
4. Kejaksaan Negeri Garut  untuk menyelidiki dugaan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga dan dugaan adanya persentase terima kunci.

SANKSI YANG DITERAPKAN JIKA TERBUKT

Jika terbukti melanggar Juknis Revitalisasi 2026, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah:

1. Sanksi Administratif:

Pembatalan SK P2SP dan SK penerima bantuan, pengembalian dana Rp 600 Juta ke kas negara, dan sanksi disiplin kepegawaian kepada Kepala Sekolah hingga pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.

2. Sanksi Pengelolaan Keuangan Negara: Pemblokiran rekening sekolah sampai audit selesai, dan wajib mengembalikan kerugian keuangan negara.

3. Sanksi Pidana

Jika terbukti ada potongan persentase / fee / terima kunci, dapat dijerat dengan *UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen P2SP, dapat dijerat *Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMA PGRI Cibatu belum memberikan keterangan resmi.

Media masih membuka ruang hak jawab kepada pihak SMA PGRI Cibatu, KCD XI Garut, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tim Redaksi – MpG News / http://LiputanRakyatIndonesia.com

 

About The Author