Revitalisasi SMA PGRI Cibatu Rp 600 Juta Diduga Dilempar ke Pihak Ketiga, Minta Dievaluasi Ulang
liputan rakyat Indonesia.com //CIBATU, GARUT -* Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMA PGRI Cibatu senilai *Rp 600.000.000,-* diminta untuk dievaluasi ulang.
Desakan itu muncul setelah hasil penelusuran awak media MpG News dan http://LiputanRakyatIndonesia.com menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Program yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), diduga sudah diserahkan kepada pihak ketiga.
*P2SP DIKLAIM SUDAH DISETUJUI KCD, MKKS DAN HUKUM PGRI*
Penelusuran dimulai pada Selasa, 10 November 2026 Saat itu awak media mendatangi SMA PGRI Cibatu untuk mengkonfirmasi pelaksanaan program Revitalisasi.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMA PGRI Cibatu menyatakan bahwa P2SP sudah ada. Kepala Sekolah menyatakan:
Sudah ada, dibuatkan selama perjalanan Bimtek. Itu sudah ada persetujuan dari KCD dan Legal PGRI dan MKKS.”
Pernyataan tersebut berarti pembentukan P2SP diklaim sudah mendapat persetujuan dari tiga lembaga, yaitu KCD Pendidikan Wilayah XI Garut, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI.
Jika klaim itu benar, maka P2SP itulah yang wajib melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai Juknis Revitalisasi 2026.
Namun hingga saat ini, pihak KCD, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI belum pernah memberikan klarifikasi terbuka, apakah benar mereka menyetujui pembentukan P2SP tersebut.
KEPSEK SEBUT BANYAK YANG MENGAKU PENGUSUNG, LALU SEBUT HASIL BABALEDOGAN
Dalam konfirmasi yang sama pada 10 November 2026, Kepala Sekolah juga menyatakan:
“Banyak yang mengaku jadi pengusung. Kalau tau begini saya ga mau ambil program ini.”
Setelah itu, Kepala Sekolah meninggalkan awak media di sekolah dengan alasan ke bank.
Pada *Rabu, 11 November 2026*, awak media kembali mendatangi sekolah. Ditunggu dari pagi sampai malam, Kepala Sekolah tidak muncul.
Pada *Kamis, 12 November 2026*, awak media kembali bertemu Kepala Sekolah. Saat ditanya soal komitmen pelaksanaan program, Kepala Sekolah menjawab:
Hasil babaledogan (lotre).”
Setelah itu, awak media kembali ditinggalkan dengan alasan tidak jelas.
PENGERJAAN DIDUGA DI PIHAK KETIGA
Dari rangkaian konfirmasi tersebut, awak media menemukan fakta yang berbanding terbalik dengan klaim P2SP yang sudah sah itu.
Program Revitalisasi yang wajib dikerjakan secara swakelola oleh P2SP, diduga *sudah diserahkan kepada pihak ketiga / pemborong*.
Bahkan diduga, dalam penyerahan kepada pihak ketiga tersebut, *ada uang persentase yang diberikan kepada Kepala Sekolah dengan istilah “terima kunci”
Artinya, P2SP yang disebut sudah disetujui KCD, MKKS, dan Hukum PGRI itu tidak bekerja. Yang bekerja adalah pihak ketiga.
DANA SUDAH TURUN, PEKERJAAN BELUM JALAN
Hingga berita ini diterbitkan, dana Rp 600 Juta sudah masuk ke rekening sekolah. Namun pekerjaan rehabilitasi belum juga dikerjakan.

TANGGAPAN LSM GARUT BERGERAK: AKAN LAYANGKAN AUDIENSI KE KCD KAB. GARUT
Menanggapi temuan awak media tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garut Bergerak menyatakan sikap tegas.
LSM Garut Bergerak menilai, jika P2SP sudah diklaim disetujui KCD, MKKS, dan Hukum PGRI, tetapi pekerjaan justru dilempar ke pihak ketiga, maka hal itu adalah bentuk penyimpangan terhadap Juknis Revitalisasi 2026 dan harus segera dievaluasi.
LSM Garut Bergerak menyatakan:
Kami tidak akan tinggal diam. Program ini adalah uang rakyat, uang APBN untuk pendidikan anak-anak Cibatu. Jika benar dikerjakan pihak ketiga dengan sistem terima kunci dan ada persentase, itu sudah masuk ranah penyimpangan. Kami akan melayangkan surat permohonan audiensi ke KCD Pendidikan Wilayah XI Kabupaten Garut, untuk meminta klarifikasi dan evaluasi ulang secara terbuka.”
LSM Garut Bergerak juga mendesak agar KCD tidak menutup mata. KCD diminta untuk membuka secara terang siapa sebenarnya P2SP SMA PGRI Cibatu, kapan dibentuk, dan siapa yang menyetujuinya, serta memastikan pekerjaan tidak dikerjakan oleh pihak ketiga.

Jika dalam audiensi tersebut tidak ada kejelasan, LSM Garut Bergerak menyatakan akan melanjutkan laporan ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Garut.
DESAKAN EVALUASI ULANG
Atas temuan tersebut, awak media bersama LSM Garut Bergerak mendesak:
1. KCD Pendidikan Wilayah XI Garut untuk memberikan klarifikasi dan mengevaluasi ulang SK P2SP SMA PGRI Cibatu.
2. MKKS dan Bagian Hukum PGRI untuk memberikan klarifikasi, apakah benar menyetujui pembentukan P2SP tersebut.
3.Inspektorat Provinsi Jawa Barat
untuk melakukan audit menyeluruh.
4. Kejaksaan Negeri Garut untuk menyelidiki dugaan penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga dan dugaan adanya persentase terima kunci.
SANKSI YANG DITERAPKAN JIKA TERBUKTI
Jika terbukti melanggar Juknis Revitalisasi 2026, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah:
1. Sanksi Administratif:
Pembatalan SK P2SP dan SK penerima bantuan, pengembalian dana Rp 600 Juta ke kas negara, dan sanksi disiplin kepegawaian kepada Kepala Sekolah hingga pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.
2. Sanksi Pengelolaan Keuangan Negara Pemblokiran rekening sekolah sampai audit selesai, dan wajib mengembalikan kerugian keuangan negara.
3. Sanksi Pidana:
Jika terbukti ada potongan persentase / fee / terima kunci, dapat dijerat dengan *UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen P2SP, dapat dijerat *Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat*.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMA PGRI Cibatu belum memberikan keterangan resmi.
Media masih membuka ruang hak jawab kepada pihak SMA PGRI Cibatu, KCD XI Garut, MKKS, dan Bagian Hukum PGRI, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
*Tim Redaksi – MpG News / http://LiputanRakyatIndonesia.com*

