Menjaga Marwah BAZNAS Garut, HMI Dorong Pansel Seleksi Secara Objektif dan Akuntabel

Liputan Rakyat Indonesia//GARUT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut mendorong Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut periode 2026–2031 agar menjalankan seluruh tahapan seleksi secara objektif, independen, transparan, dan akuntabel.

Dorongan tersebut disampaikan HMI menyusul semakin dekatnya pengumuman hasil seleksi administrasi calon pimpinan BAZNAS Garut. Menurut HMI, proses seleksi ini tidak boleh sekadar dimaknai sebagai proses administratif, melainkan harus menjadi momentum untuk memastikan lahirnya kepemimpinan BAZNAS yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap kepentingan umat.

Sekretaris Umum HMI Cabang Garut, Purwa Burhanudin, M.Pd., Gr., MCE, mengatakan bahwa BAZNAS memiliki posisi strategis dalam pengelolaan dana umat sehingga proses pemilihan pimpinannya harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak.

«“Jabatan pimpinan BAZNAS bukan sekadar jabatan struktural. Di dalamnya terdapat amanah umat dan kepercayaan publik. Karena itu, kami mendorong Pansel agar bekerja secara objektif, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Purwa.»

BAZNAS dan Besarnya Amanah Publik

BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Di tingkat Kabupaten Garut, keberadaan BAZNAS memiliki arti penting dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, pelayanan sosial, serta penanganan kebencanaan.

HMI menilai kontribusi tersebut perlu terus diperkuat. Namun, besarnya peran BAZNAS juga harus diikuti dengan tata kelola yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

“Semakin besar amanah yang dikelola, semakin tinggi pula standar integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki lembaganya,” kata Purwa.

Catatan Tata Kelola Harus Menjadi Evaluasi

HMI menilai berbagai catatan yang pernah muncul terkait tata kelola, transparansi, pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi penghimpunan zakat harus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kepemimpinan BAZNAS periode mendatang.

Sejumlah kajian akademis sebelumnya juga menyoroti aspek penerapan akuntansi zakat, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut. Catatan tersebut, menurut HMI, tidak semestinya dipandang sebagai upaya mendiskreditkan lembaga, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola.

Di sisi lain, persoalan pelayanan terhadap masyarakat dan respons terhadap pengajuan bantuan juga perlu menjadi perhatian. HMI berpandangan bahwa BAZNAS harus semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya para mustahik yang membutuhkan pelayanan dan bantuan.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan justru berhadapan dengan proses yang berbelit dan tidak mendapatkan kepastian. BAZNAS harus hadir sebagai lembaga yang dekat dengan umat,” tegasnya.

HMI juga menyoroti perlunya penguatan kepercayaan muzaki. Optimalisasi penghimpunan zakat tidak cukup hanya mengandalkan satu kelompok masyarakat, tetapi harus dibangun melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga.

HMI Minta Rekam Jejak Menjadi Pertimbangan Utama

Dalam proses seleksi, HMI mendorong Pansel tidak hanya melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan secara serius rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, kompetensi, serta komitmen calon terhadap tata kelola zakat yang baik.

Menurut Purwa, aspek integritas harus menjadi salah satu indikator utama karena pimpinan BAZNAS akan mengemban amanah pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.

«“Kami berharap Pansel tidak berhenti pada pertanyaan apakah calon memenuhi persyaratan administratif. Lebih jauh, harus dilihat rekam jejak, integritas, kapasitas, dan komitmennya terhadap tata kelola BAZNAS yang transparan dan profesional,” ujarnya.»

HMI juga meminta agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan tidak adanya perlakuan istimewa terhadap calon tertentu.

Jika terdapat kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi selama proses pendaftaran atau seleksi, HMI meminta Pansel memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil.

Jangan Ada Intervensi Kepentingan

HMI menegaskan bahwa proses seleksi pimpinan BAZNAS harus dijauhkan dari segala bentuk intervensi kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu.

“BAZNAS adalah lembaga yang mengelola amanah umat. Karena itu, jangan sampai proses seleksi justru dipengaruhi kepentingan politik atau kelompok. Pansel harus berdiri di atas kepentingan publik dan aturan yang berlaku,” kata Purwa.

Sebagai bentuk penguatan komitmen, HMI juga mendorong agar calon pimpinan BAZNAS memiliki komitmen integritas yang jelas, termasuk melalui pakta integritas yang menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan pencegahan konflik kepentingan.

HMI Siap Mengawal Proses Seleksi

HMI Cabang Garut menegaskan bahwa kritik dan pengawalan terhadap proses seleksi bukan ditujukan untuk mendiskreditkan individu atau lembaga tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan lembaga pengelola zakat memiliki kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus menang atau siapa yang harus kalah. Yang kami perjuangkan adalah proses yang fair dan menghasilkan pimpinan terbaik bagi BAZNAS Garut. Ukurannya sederhana: integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keberpihakan terhadap kepentingan umat,” pungkas Purwa.

HMI Cabang Garut bersama elemen pemuda dan masyarakat akan terus mengawal tahapan seleksi hingga proses penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2026–2031 selesai.

HMI berharap proses seleksi tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap BAZNAS Garut sekaligus memastikan lembaga tersebut dipimpin oleh figur yang amanah, profesional, independen, dan mampu membawa pengelolaan zakat di Kabupaten Garut semakin transparan serta berdampak nyata bagi masyarakat.