FP3M GARSEL Geruduk DPRD Garut: Audit Program MBG dan Hentikan SPPG yang tidak memenuhi Ketentuan

Liputan Rakyat Indonesia// Garut – Ratusan Warga yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Garut Selatan (FP3M-Garsel) datangi kantor DPRD Kabupaten Garut dalam rangka memberikan hasil kajian dan tuntutan terkait Tata Kelola Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Wilayah Kecamatan Pakenjeng Senin 22 /6/2026.

Audiensi ini dihadiri Oleh Ketua Komisi III DPRD ,SPPG ,para stakeholders Dinas Terkait dan Warga masyarakat Pakenjeng. Namun dalam kesempatan tersebut yang mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan MBG yaitu Kasatgas MBG Kabupaten Garut dan Korwil SPPI/SPPG Pakenjeng tidak hadir sehingga mengecewakan DPRD dan para peserta Audiensi ” Kami sangat kecewa mereka tidak hadir padahal secara prosedur administratif sudah diundang dan berjanji akan hadir namun kenyataannya mereka mangkir “ungkap Koordinator Audiensi Rahmat Soleh alias Bung Roy .

Sementara menurut Ketua FP3M -GARSEL M. Iqbal FauziAudiensi ini diadakan karena banyaknya temuan terkait penyalanggunaan Tatakelola MBG di daerah Pakenjeng khususnya dan umumnya d daerah Garut Selatan seperti tidak terpenuhinya perizinan persaratan bangunan gedung dan pengurangan porsi menu Selain itu terjadinya monopoli SPPG terhadap suplai bahan baku pelanggaran manajemen operasional ,rekrutmen pegawai dan tidak melibatkan masyarakat lokal. Padahal Tatakelola MBG sudah diatur dalam Perpres No 115 Tahun 2025 , Keputusan BGN no 4011 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati No. 400.7.13/1345 -DisperidagESDM/2026 ungkap Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal mengungkapkan berdasarkan dinamika yang terjadi dalam forum Audiensi dan kesepahaman forum FP3M bahwa P3M mendesak Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan Tatakelola MBG secara meluruh terhadap SPPG dikabuten Garu dengan

Audit dan Evaluasi SPPG dan mensuspend dan memberhentikan SPPG yang tidak memenuhi persyaratan peraturan Perundangan
Perbaikan Tatakelola MBG secara menyeluruh dan perbaikan data KPM
Optimalisasi Anggaran dan standarisasi Kesehatan
mendesak SKPD untuk melakukan Sidak kepada SPPG secepatnya.

Saya berharap setelah audiensi ini para stakeholder untuksegera menindak lanjuti hasil Audiensi ini ungkap Iqbal menutup Pembicaraannya ( Diens)