Keracunan Akibat MBG d Garut Kembali Terulang : "Ketua Umum LSM GAPERMAS Minta Hentikan Sementara Evaluasi Secara Menyeluruh dan Usut Secara Hukum Akibat Kelalaian Yang Bisa Mengakibatkan Kematian !!!"

Liputan Rakyat Indonesia//GARUT, – Ironi kembali terjadi di Kabupaten Garut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah justru kembali memunculkan kasus keracunan massal. Kali ini, sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah usai minum susu yang disajikan dalam paket MBG. Kejadian ini terjadi d SMPN 1 Kadungora Selasa 30 September 2025 dan menelan korban hampir 70 orang.

Padahal baru beberapa hari lalu, Wakil Ketua DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Garut untuk memastikan kualitas program MBG setelah kasus keracunan serupa sebelumnya mencuat ke publik. Namun, sebelum tinta pemberitaan kasus itu mengering, kejadian serupa kembali menimpa siswa di salah satu sekolah di Garut.

Secara konsep, MBG hadir dengan niat mulia: mencegah stunting, meningkatkan asupan gizi anak, dan memastikan siswa sekolah dasar hingga menengah mendapatkan nutrisi seimbang. Akan tetapi, berkali-kali kasus keracunan menandai ada yang tidak beres dalam pelaksanaannya.Pengamat kebijakan publik dan Aktivis LSM GAPERMAS Asep Mulyana SPd.menilai, masalah bukan terletak pada programnya, melainkan pada Tata Kelola MBG , Manajemen Dapur rantai distribusi dan kualitas pengawasan. Mulai dari pemilihan vendor penyedia makanan, penyimpanan bahan baku, higienitas dapur, hingga cara distribusi ke sekolah masih menyisakan banyak celah. Apalagi, produk susu dan olahan makanan bergizi lainnya sangat sensitif terhadap penyimpanan dan suhu lingkungan. Ungkapnya

Lebih lanjut Asep Meminta kepada Satgas MBG agar Menghentikan Sementara Distribusi MBG dan lakukan Evaluasi secara menyeluruh terhadap SPPG atau Dapur MBG serta lakukan dengan segera Tim Evaluasi yang melibatkan Tokoh Masyarakat Akademisi dan kelompok dan Civil society Yang Independen. Dan serta kepada aparat Penegak Hukum “Usut tuntas secara karena ini jelas jelas merupakan kelalaian yang bisa mengakibatkan kematian sehingga SPPG dan SPPI serta organisasi vertikal berjenjang bertanggung jawab terhadap tragedi kerucanan ini” ungkapnya dengan tegas

Sementara Perwakilan Orang tua murid mengaku resah yang Engan disebut namanya . Alih-alih merasa terbantu dengan adanya MBG, mereka kini dihantui rasa khawatir setiap kali anak membawa pulang susu atau makanan dari program tersebut.

“Harusnya ini jadi program yang bikin anak sehat, bukan malah bikin sakit. Kami dukung programnya, tapi kalau terus begini, jelas berbahaya,” ujar salah satu orang tua siswa yang anaknya ikut terdampak. Ujarnya

Selain itu Sekretaris Umum Gapermas Ardianto SH. mengungkapkan Kejadian berulang ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkab Garut. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan “sedang ditelusuri”. Pemerintah daerah bersama dinas terkait mesti melakukan audit total terhadap vendor, dapur produksi, hingga sistem distribusi MBG.

Bila perlu, libatkan Balai POM, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan ada akuntabilitas. Karena jika terus dibiarkan, selain mengancam kesehatan anak, program yang menghabiskan anggaran besar ini akan kehilangan kepercayaan publik.

Selain audit, transparansi data vendor dan kualitas produk MBG harus dibuka ke publik. Masyarakat berhak tahu siapa penyedia makanan, bagaimana standar yang dipakai, dan hasil uji laboratorium produk yang diberikan. Partisipasi sekolah dan komite orang tua juga penting dalam melakukan pengawasan langsung.

Kehadiran pejabat pusat melakukan sidak memang sempat menenangkan, namun faktanya keracunan kembali terjadi. Artinya, sidak yang dilakukan baru sebatas seremonial politik tanpa menyentuh akar persoalan. Jika pola ini tidak berubah, MBG akan terus menyisakan masalah dan gagal mencapai tujuannya.

Anak-anak sekolah adalah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan makanan sehat, aman, dan bergizi. Jangan biarkan mereka menjadi korban uji coba kebijakan yang dikelola secara sembrono.

Pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut harus duduk bersama, mengambil langkah tegas dan cepat agar kejadian keracunan tidak lagi terulang. Jika tidak, masyarakat akan semakin apatis, dan program mulia ini hanya akan tercatat sebagai contoh kegagalan manajemen birokrasi ungkapnya. (Red)