Liputan Rakyat Indonesia //Rangkaian pernikahan mewah dua anak pejabat elit—Anak Gubernur Jawa Barat dan Anak Kapolda Metro Jaya—yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, bukan hanya menampilkan kemewahan dan kekuasaan, tetapi juga menyisakan luka mendalam. Dalam acara bagi-bagi makanan gratis di Pendopo, yang disebut sebagai bentuk “pesta rakyat”, justru menelan korban: 3 orang meninggal dunia dan 26 orang lainnya luka-luka. Duka ini menyisakan satu pertanyaan besar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Itulah pertanyaan Liar yang menjadi Denyut Kepenasaran dalam benak Masyarakat dan sangat wajar jika masyarakat mempertanyakan integritas dan keadilan dalam menyikapi tragedi ini.
Lebih jauh PB HMI melalui Wasekjen ESDM PB HMI Rofi Taufik Nugraha yang merupakan bagian dari ruh pikiran Masyarakat pun menegaskan pertanyaan yang sangat relevan:
“Jika dalam kejadian-kejadian sebelumnya Kang Dedi Mulyadi dengan sigap mengambil tindakan tegas atas musibah yang terjadi, mengapa tidak ada sikap serupa dalam insiden Pendopo Garut ini?”
Mari kita lihat kembali bagaimana Kang Dedi Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat yang dikenal akan ketegasannya, menyikapi tiga insiden tragis yang juga melibatkan publik:
1. Kecelakaan Study Tour Sekolah – Kepala Sekolah langsung dicopot.
2. Insiden di sektor pertambangan – Aktivitas tambang langsung diberhentikan.
3. Kasus siswa bunuh diri karena perundungan – Kepala Sekolah diberhentikan sementara.
Sikap tersebut bukan hanya soal respons cepat, tapi mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil, pada nilai keadilan, dan pada keselamatan jiwa manusia. Lalu, mengapa pada insiden Pendopo Garut, yang lebih besar skalanya dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan, tidak ada sikap tegas yang muncul dari Gubernur, Kapolda, maupun pemerintah daerah?
Apalagi jika kita lihat lebih dekat:
1. Penyelenggara: Wakil Bupati Garut yang juga anak dari Kapolda Metro Jaya.
2. Tamu kehormatan sekaligus tuan rumah politik: Gubernur Jawa Barat, yang juga orang tua mempelai pria, kini menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Barat.
3. Tempat acara: Pendopo, fasilitas publik milik pemerintah.
4. Pendukung kegiatan: Pemerintah Daerah yang ikut memberikan izin dan membantu kesuksesan acara.
Maka, wajar jika publik bertanya:
Ketika yang terlibat adalah elite, apakah standar akuntabilitas berubah?Ujar Rofi dengan bnyak Mengernyitkan Dahinya
Lebih Lanjut Rofi mempertanyakan Apakah karena yang jadi tuan rumah adalah pejabat tinggi, maka nyawa rakyat kecil hanya dianggap bagian dari “resiko teknis” dalam keramaian? Apakah karena acara tersebut dibungkus dengan narasi “pesta rakyat”, maka semua bisa ditutup dengan maaf, belasungkawa dan kalimat qodarulloh tanpa ada satu pun yang mundur, diberhentikan/ dicopot?
Kami merindukan ketegasan seperti Kang Dedi Mulyadi. Bukan karena posisinya, tapi karena komitmen moralnya untuk berdiri di pihak yang lemah dan menjadi pelindung masyarakat, bukan pembela kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat butuh keteladanan, bukan saling lempar tanggung jawab Ujarnya
Oleh karena itu, kami mendesak:
1. Evaluasi total terhadap Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, yang telah lalai mengendalikan izin dan pengamanan acara.
2. Gubernur Jawa Barat harus memberikan klarifikasi terbuka terkait perannya sebagai orang tua mempelai dan kepala daerah.
3. Kapolda Metro Jaya perlu bertanggung jawab secara moral, karena insiden ini juga mencoreng institusi kepolisian yang semestinya hadir melindungi rakyat.
4. DPRD Jawa Barat harus bersikap, karena salah satu anggotanya terlibat dalam peristiwa ini, baik secara langsung maupun sebagai bagian dari keluarga inti.
Insiden ini bukan sekadar soal teknis. Ini tentang struktur kekuasaan yang abai pada keselamatan rakyat. Jika hari ini tidak ada yang dicopot, tidak ada yang mundur, dan tidak ada evaluasi serius, maka luka ini akan menjadi bukti bahwa keadilan di negeri ini masih tunduk pada nama besar dan gelar kekuasaan. Ujar Rofi Pengurus PB HMI asal Garut ini
