PTKP HMI Cabang Garut Ikut Kemah Bhakti Pemuda PB HMI : PTKP HMI Cabang Garut Bawa Isue Daerah Ke Tingkat Nasional

Liputan Rakyat Indonesia // Garut, 4 November 2025 – Dalam momentum Kemah Bhakti Pemuda yang diselenggarakan oleh PTKP PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang PTKP HMI se-Indonesia, PTKP HMI Cabang Garut secara tegas menyampaikan berbagai isu strategis daerah Garut yang mencerminkan krisis tata kelola, lemahnya penegakan hukum, dan tergerusnya kepentingan rakyat akibat kepentingan kelompok tertentu. Gelaran Kemah Bakti tersebut d Gelar di Bumi perkemahan Ciburuy 27-29 Oktober 2025.

Kabid PTKP HMI Cabang Garut Respi Malik menilai bahwa kondisi daerah saat ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat. Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial, HMI berkomitmen mengawal jalannya pembangunan agar berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Ujarnya.

Adapun isu-isu daerah yang disuarakan oleh PTKP HMI Cabang Garut adalah sebagai berikut:

1. Maraknya aktivitas pertambangan (galian pasir) ilegal, serta perusahaan yang masa berlaku Surat Keputusan (SK) operasionalnya telah habis namun masih beroperasi, tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Hal ini berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

2. Kasus Pesta Rakyat Garut yan belum mendapatkan penyelesaian tuntas dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh polda jabar

3. Aparat Penegak Hukum (APH) di Garut dinilai tidak adil dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. HMI mendesak adanya pembenahan institusi penegak hukum agar lebih berpihak pada keadilan masyarakat.

4. Pengelolaan sumber daya panas bumi yang selama ini menjadi potensi besar Garut, tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. HMI mendesak agar hasil sumber daya alam Garut benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga lokal.

5. Rotasi dan mutasi jabatan setingkat Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dinilai tidak profesional dan sarat nepotisme, menimbulkan kesan bahwa pengangkatan pejabat lebih berdasarkan kedekatan personal ketimbang kompetensi.

6. Pembatasan terhadap kegiatan HMI di kampus-kampus Garut, bahkan larangan total di beberapa perguruan tinggi, menjadi bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan hak berorganisasi mahasiswa. Padahal, kegiatan HMI selalu dilaksanakan dengan prosedur dan surat resmi.

7. Tidak adanya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di sebagian kampus di Garut menandakan lemahnya iklim demokrasi kampus dan ketidaksiapan pihak kampus dalam mendorong partisipasi mahasiswa.

8. Banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang daerah menunjukkan lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran regulasi tata ruang oleh oknum tertentu, yang berimplikasi terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut Respi menyatakan “Melalui forum nasional Kemah Bhakti Pemuda, PTKP HMI Cabang Garut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu-isu daerah ini sebagai bentuk komitmen terhadap nilai perjuangan HMI untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.”

Kami hadir bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Garut. Pemerintah daerah harus hadir untuk menegakkan hukum secara adil, menghapus praktik nepotisme, dan memastikan pembangunan berpihak pada masyarakat,”ujar Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Garut dalam pernyataannya di sela kegiatan.

PTKP HMI Cabang Garut berharap agar forum nasional ini menjadi wadah refleksi dan penguatan peran HMI di seluruh daerah untuk terus menjadi motor penggerak perubahan dan penjaga moralitas bangsa dengan Prinsip “Yakin Usaha Sampai – Bergerak Bersama untuk Garut yang Lebih Baik” ujar Respi mengakhiri pembicaraannya. ( Diens)