HMI Garut : “Garut Butuh Kepemimpinan Selaras, Bukan Dualisme di Puncak Kekuasaan "

Liputan Rakyat bIndonesia// Garut,31 Maret 2026 – Viral …Baru baru ini beredarnya video pernyataan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, di media sosial yang kemudian viral dan menuai perhatian publik.

Dalam video tersebut, Wakil Bupati menyampaikan beberapa pernyataan yang memicu kontroversi, di antaranya menyebut dirinya “bukan penentu kebijakan”, merasa “terbentur posisi dan kewenangan”, serta menyatakan bahwa salah satu tugas Wakil Bupati adalah “meminta maaf kepada gubernur”.

Pernyataan tersebut kemudian memantik reaksi beragam dari masyarakat, aktivis, dan pengamat, yang menilai adanya ketidaktepatan dalam memahami posisi dan kewenangan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, narasi yang disampaikan dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja dan soliditas Pemerintah Kabupaten Garut.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut melalui Ketua Umum Yusup Saepul Hayat memandang bahwa polemik yang muncul akibat pernyataan Wakil Bupati Garut di ruang publik tidak dapat dilihat sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Dalam kacamata kausalitas, setiap pernyataan pejabat publik adalah refleksi dari kondisi internal pemerintahan itu sendiri.

Secara kasat mata, HMI Cabang Garut menilai bahwa terdapat indikasi ketidakselarasan kinerja antara Abdusy Syakur Amin selaku Bupati Garut dan Luthfianisa Putri Karlina selaku Wakil Bupati. Ketidaksinkronan tersebut tercermin dari pola komunikasi publik yang cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan kesan adanya dualisme kepemimpinan di hadapan masyarakat.

Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Dualisme dalam kepemimpinan daerah berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak solid, tumpang tindih dalam implementasi, serta membingungkan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Lebih jauh, jika dibiarkan, hal ini akan berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

HMI Cabang Garut memandang bahwa baik Bupati maupun Wakil Bupati merupakan satu kesatuan mandat politik yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya dipilih dalam satu paket kepemimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan secara sinergis, bukan berjalan dalam orbit masing-masing yang selaras dan sesuai dengan peraturan perundang undangan terkhusus di pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Dalam konteks ini, HMI Cabang Garut menegaskan:

Pertama, kepada Bupati Garut, penting untuk memastikan adanya ruang koordinasi yang sehat, terbuka, dan proporsional bagi Wakil Bupati dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh sentralisasi kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola kolaborasi dalam struktur kekuasaan.

Kedua, kepada Wakil Bupati Garut, diperlukan kedewasaan politik dan ketegasan dalam menempatkan diri sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, dengan tetap menjaga etika komunikasi publik agar tidak menimbulkan tafsir yang memperlemah institusi.

Ketiga, kepada keduanya, HMI Cabang Garut menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harmonisasi kepemimpinan adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar terintegrasi, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

HMI Cabang Garut menilai bahwa rakyat tidak boleh menjadi korban dari relasi kekuasaan yang tidak solid. Pemerintahan yang retak hanya akan melahirkan kebijakan yang tidak utuh, tidak konsisten, dan berpotensi gagal menjawab persoalan riil masyarakat.

Oleh karena itu, HMI Cabang Garut merekomendasikan:

1. Dilakukannya konsolidasi internal antara Bupati dan Wakil Bupati secara intensif dan terstruktur.

2. Penyusunan mekanisme komunikasi publik terpadu yang mencerminkan satu suara pemerintahan daerah.

3. Penegasan pembagian peran dan kewenangan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih maupun kesenjangan fungsi.

4. Komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan personal maupun politik jangka pendek.

HMI Cabang Garut percaya bahwa harmonisasi kepemimpinan akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang stabil, efektif, dan berkeadilan.

“Ketidakselarasan kepemimpinan akan selalu bermuara pada kerugian publik. Karena itu, penyatuan arah menjadi keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”tutup Yusup (diens)