GGMI Jawa Barat Desak Gubernur KDM dan APH : Copot Kadis Dispemades dan Tindak secara Hukum Atas Dugaan Penyimpangan Tata Kelola Keuangan Dinas Yang Merugikan Keuangan Negara

Liputan Rakyat Indonesia// BANDUNG, 8 Desember 2025 – Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Wilayah Jawa Barat, yang diketuai oleh Fikri Ali Murtadho, dengan tegas menyoroti adanya temuan serius terkait tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemades) Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan investigasi dan temuan yang diterima GGMI Jabar, terdapat dugaan kuat mengenai Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan yang Tidak Sesuai Ketentuan. Kondisi ini disinyalir telah mengakibatkan Honorarium bagi Patriot Desa dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SSPMD) membebani keuangan daerah Provinsi Jawa Barat secara signifikan, dengan kerugian ditaksir mencapai angka fantastis: Rp5.516.970.100,00 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Ketua GGMI Jawa Barat, Fikri Ali Murtadho, menyatakan bahwa temuan ini adalah alarm keras atas buruknya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Jawa Barat.

“Angka kerugian sebesar Rp5,5 Miliar ini bukanlah jumlah yang sedikit. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa. Kami melihat adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan kelalaian serius yang merugikan keuangan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Fikri Ali Murtadho.

Tuntutan Tegas GGMI Jawa Barat

Menyikapi dugaan kerugian keuangan daerah ini, GGMI Jawa Barat mengajukan tuntutan keras sebagai berikut:

Pencopotan Kepala Dinas

GGMI Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat untuk segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan tata kelola anggaran di instansinya.

Pemeriksaan Menyeluruh oleh APH

Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk segera memeriksa secara menyeluruh dan tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan ketidaksesuaian honorarium di Dispemades Jabar.

Audit Transparansi

Mendorong dilakukannya audit mendalam dan transparan terhadap seluruh alokasi dan penggunaan anggaran di Dispemades Jabar, terutama yang berkaitan dengan program pendampingan dan penyuluhan.

Aksi Massa Besar-besaran

Sebagai bentuk keseriusan dan desakan terhadap tuntutan di atas, GGMI Jawa Barat mengumumkan rencana akan menggelar Unjuk Rasa (Demonstrasi) Besar-besaran yang akan dilaksanakan pada Minggu ini di depan Gedung Sate dan/atau kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Kami akan turun ke jalan. Milenial Jawa Barat tidak akan diam melihat uang rakyat dikelola secara serampangan. Ini adalah panggilan untuk keadilan dan bersih-bersih birokrasi. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi milenial, untuk bergabung dalam aksi menuntut pertanggungjawaban ini,” tutup Fikri Ali Murtadho