Anggota Komisi II DPRD Garut Dadan Wandiyansyah SIP. Geram terkait Terus Mangkirnya Kabid Binamarga dalam Rapat Rapat Penting Bersama DPRD Garut.

Liputan Rakyat Indonesia // Garut, Anggota Komisi II Dadan Wandiyansyah SIP. Merasa geram dan terhadap Kabid Bina Marga yang kerap mangkir tidak pernah mengikuti Rapat Rapat terutama dengan Mitra Kerja Komisi II baik rapat kerja ,Audiensi dan rapat rapat Lainnya. Hal ini diungkapkan Dadan sesuai Rapat Kerja Evaluasi Triwulan ke III terkait Progres Realisasi Kegiatan Program d Dinas PUPR kamis 6/10/2025 d Gedung DPRD Kabupaten Garut.

Dalam rapat Evaluasi membahas terkait realisasi program anggaran karena ini sudah masuk pada triwulan III pada 2 bulan terakhir ini yaitu bulan November Desember terkait anggaran 2025 apalagi sekarang sudah masuk pada realisasi Anggaran perubahan 2025 kami selaku mitra sesuai dengan tupoksi berhak mengetahui berapa yang sudah d realisasikan dan yang belum d realisasikan, kendalanya apa tantangannya apa kenapa bisa terealisasi dan seterusnya sehingga kami bisa memberikan saran dan masukan kepada pemerintah demi terealisasi nya program untuk kepentingan rakyat ujarnya.

Lebih lanjut Dadan sangat menyayangkan dan merasa heran dengan Kabid bina marga ini  Betapa saktinya orang ini hampir setiap rapat tidak pernah hadir dan anehnya tidak ada evaluasi  teguran dari Pimpinan “apakah memang tidak ada lagi orang yang lebih kompeten dari Dia ” Bayangkan saja kepala Dinas aja suka hadir Bahkan  Bupati  Garut  walupun dalam keadaan keadaan  sakit menyempatkan Hadir dalam rapat Paripurna dengan DPRD Garut. Bayangkan untuk rapat yang sangat krusial ini sekelas Kabid tidak hadir Rapat ungkap Dadan dengan Kesal.

Kekesalan Dadan Bukan tanpa alasan mengingat bidang ini adalah bidang yang krusial mengingat ini adalah tupoksi komisi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur

“Ini bidang yang sentral, berhubungan dengan infrastruktur di Kabupaten Garut. Harusnya banyak berdiskusi dengan Komisi II, terutama soal program prioritas, kendala, dan masukan dari masyarakat yang disalurkan lewat DPRD,” jelasnya.”

Hal ini menurutnya Mangkirnya Kabid PUPR menjadi tanda tanya besar sekaligus menjadi evaluasi bagi kami Komisi II dan saya akan menyampaikan kepada Ketua Komisi II untuk membuat nota Pimpinan kepada Bupati terkait selalu Mangkirnya Kabid PUPR dalam setiap Rapat.

Selalu Mangkirnya Kabid Bina PUPR ini juga diaminkan oleh beberapa anggota Komisi II lainnya.

Namun alasan Mangkirnya Kabid PUPR kami mencoba konfirmasi kepada yang bersangkutan melalui media daring  belum mendapat Jawaban sampai berita ini d turunkan. (Diens)

 

 

 

 

 

About The Author